0

Evaluasi Program Jadi Alasan Tim Abaikan Saran LKPP Soal e-KTP

Evaluasi Program Jadi Alasan Tim Abaikan Saran LKPP Soal e-KTP

Evaluasi Program Jadi Alasan Tim Abaikan Saran LKPP Soal e-KTP

Evaluasi Program Jadi Alasan Tim Abaikan Saran LKPP Soal e-KTP

Situs Poker Indonesia – Terdakwa perkara korupsi e-KTP Sugiharto selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) disebut mengabaikan saran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dengan tetap menggabungkan sembilan pekerjaan pengadaan e-KTP. PNS Kemendagri menyebut penggabungan dilakukan untuk mempermudah evaluasi pengadaan.

Masalah saat rapat kenapa proyek e-KTP tidak dipecah sembilan hal, nanti sulit disinkronkan. Sembilan program bisa bekerja sendiri tapi evaluasi program tidak bisa, ujar PNS Kemendagri FX Garmaya Sabarling saat bersaksi dalam sidang lanjutan perkara korupsi e-KTP di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jl Bungur Besar, Jakarta Pusat, Senin (10/4/2017).

Siapa pihak yang memberi pendapat agar sembilan lingkup pengerjaan digabungkan, Garmaya tidak menyebutkan. Yang jelas Pak Irman (terdakwa I) nggak ada, sebutnya. Judi Poker Indonesia

Sedangkan Asisten Chief Engineer BPPT Meidy Layoari menyebut penggabungan sembilan lingkup pengerjaan memang atas rekomendasi BPPT. Rekomendasi ini dikeluarkan atas permintaan Kemendagri.

Seingat saya, Kemendagri minta pandangan kepada BPPT pengadaan seperti itu tidak terpisah-pisah. BPPT memang merekomendasikan tidak terpisah-pisah, (tapi) suratnya saya lupa, ujar Meidy dalam sidang.

Dalam surat dakwaan, jaksa pada KPK menyebut saran terkait pengadaan e-KTP dari LKPP diabaikan. Terdakwa Sugiharto, yang saat itu menjabat Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Ditjen Dukcapil Kemendagri, menandatangani spesifikasi teknis dan kerangka acuan kerja yang disusun tim Fatmawati.

Situs Poker Terbaik – Dalam kerangka acuan kerja tersebut, terdakwa II atas persetujuan terdakwa I (Irman) menyatukan sembilan lingkup pekerjaan yang berbeda yang menuntut kompetensi yang berbeda menjadi satu paket pekerjaan dengan maksud untuk meminimalkan peserta lelang sehingga dapat memenangkan Konsorsium PNRI serta pelaksanaannya dilaksanakan dengan menggunakan perjanjian tahun jamak, papar jaksa dalam dakwaan.

Sembilan lingkup pekerjaan yang disatukan oleh Sugiharto adalah:

1. Pengadaan blangko KTP berbasis chip
2. Pengadaan peralatan di data center dan disaster recovery center di pusat
3. Pengadaan peralatan (perangkat keras) kabupaten/kota
4. Pengadaan peralatan (perangkat keras) kecamatan. Poker Online Indonesia
5. Pengadaan sistem AFIS
6. Pengadaan perangkat lunak (software/aplikasi/OS)
7. Layanan keahlian pendukung kegiatan penerapan KTP elektronik
8. Bimbingan teknis untuk operator dan pendampingan teknis
9. Penyediaan jaringan komunikasi data (NIK dan KTP elektronik)

Atas penggabungan tersebut, LKPP memberikan saran agar Sugiharto tidak menggabungkan sembilan lingkup pekerjaan tersebut. Penggabungan disebut LKPP berpotensi terjadi kegagalan dalam proses pemilihan dan pelaksanaan pekerjaan yang berpotensi menimbulkan kerugian negara serta akan menghalangi terjadinya kompetisi dan persaingan sehat. Situs Domino QQ

KissBola88

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *